Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menanggapi kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan 7.397.277 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong agar pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menjunjung prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Penonaktifan dilakukan karena sebagian besar peserta tidak tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sebagian lainnya dinilai sudah sejahtera berdasarkan uji petik. 

“Kami mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemadanan data agar bantuan PBI JKN tepat sasaran. Namun, kami juga menekankan bahwa proses ini harus transparan, akurat, dan tidak menimbulkan korban di lapangan, terutama masyarakat miskin yang sakit kronis atau dalam kondisi medis darurat,” ujar Netty melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini,  akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang  tidak boleh terputus karena adanya kekeliruan atau keterlambatan pemutakhiran data. Netty  berharap pemerintah pusat dan daerah segera  memverifikasi ulang peserta yang dinonaktifkan, terutama mereka yang masuk kategori miskin, sakit kronis, atau tidak mampu.

"Lakukan sosialisasi secara masif, agar masyarakat yang terdampak memahami hak dan prosedur pengajuan kembali," katanya.

Politisi PKS ini juga meminta pemerintah agar mengintegrasikan data kesehatan (Kemenkes) dan data kesejahteraan (Kemensos) agar kebijakan bantuan tidak berjalan secara sektoral.  "Perlindungan terhadap masyarakat rentan dan kelompok miskin harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan publik," tutupnya. (rnm/rdn)